Senin, 31 Desember 2007

epartemen ESDM Jelaskan Manipulasi Harga Batu Bara ke Kejakgung

[Media Indonesia] -Departemen ESDM sudah memberi informasi dan data terkait dugaan transfer pricing (manipulasi harga) ekspor batu bara yang dilakukan PT Adaro Indonesia ke Kejaksaan Agung (Kejakgung).

Direktur Pengusahaan Mineral dan Batu Bara Ditjen Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen ESDM MS Marpaung di Jakarta, Senin (31/12) mengatakan, dirinya sudah beberapa kali dimintakan keterangan oleh Kejakgung terkait kasus tersebut.

"Terakhir, saya diminta keterangan pada 17 Desember 2007 oleh Kejakgung," katanya. Namun, lanjutnya, Kejakgung kemungkinan tidak akan meminta keterangan dirinya kembali.

Menurut dia, dirinya memberi penjelasan ke Kejakgung sebatas yang diketahuinya termasuk data produksi, setoran royalti, dan kewenangan direktoratnya.

Marpaung juga menjelaskan, pihaknya tengah mengkaji untuk mencegah praktik transfer pricing tersebut dengan menetapkan harga jual batu bara berdasarkan kadar kalorinya.

Harga tersebut bisa diambil dari Indeks Batu Bara Indonesia. "Kalau ada perusahaan yang menjual di bawah harga yang ditetapkan,

patut dicurigai kalau mereka melakukan transfer pricing," ujar

Marpaung.

Kamis, 27 Desember 2007

Delapan Tersangka Penggelapan Pajak Asian Agri Dicekal

[Tempo Interaktif] - Direktur Pencekalan pada Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Syaiful Rahman menyatakan telah mencekal delapan karyawan PT Asian Agri atas permintaan Kejaksaan Agung. "Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kejaksaan," kata Syaiful, saat dihubungi Tempo, Kamis (27/12).

Pencekalan tersebut, dia melanjutkan, berdasarkan surat nomor Kep-407/D/Dsp.3/12/2007 tertanggal 3 Desember 2007. Pencekalan itu berlaku selama satu tahun. Dari delapan karyawan Asian Agri yang dicekal, satu di antaranya adalah warga negara Malaysia dengan inisial TBK. Sisanya, menurut Syaiful, adalah warga negara Indonesia dengan inisial And, WT, ST, LA, EL, SL dan LBH.

Sejak awal November lalu, tim penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung telah menetapkan mereka sebagai tersangka dalam kasus dugaan penggelapan pajak PT Asian Agri sekitar Rp 1,34 triliun. Sebelum dilimpahkan ke kejaksaan, tim penyidik Direktorat Jenderal Pajak telah meminta keterangan saksi dari internal perusahaan yang jumlahnya sekitar 33 orang.

Menurut Ditjen Pajak, penggelapan pajak perusahaan agro bisnis itu diduga dilakukan dengan cara menggelebungkan biaya perusahaan sebesar Rp 1,5 triliun, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor sebesar Rp 232 miliar dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp 889 miliar.

Selasa, 18 Desember 2007

Keprihatinan Yang Mendalam Terhadap Ilmuwan UGM dan UI

[Solidaritas Untuk Wajib Pajak] - Kami sangat prihatin dan kecewa sehubungan dengan kelakuan ilmuwan dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Indonesia (UI) yang menjadi pembicara dalam seminar publik yang berjudul : “Kasus Pajak Asian Agri”. Para ilmuwan tersebut bukannya berpikir bagaimana mengembalikan keuangan negara yang potensial raib karena penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri, eh malah mempersoalkan jurnalis Tempo yang membongkar pertama kali dugaan penggelapan pajak.

Keprihatinan kami, tentu juga menjadi keprihatinan anak bangsa lainnya, soalnya bagaimana mungkin lembaga besar dan ternama seperti Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM dan Pusat Pengkajian & Penelitian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI, bisa dipinjam tangan untuk melakukan vonis terhadap jurnalis ? Apalagi dalam berbagai iklan yang dipublikasikan oleh penyelenggara diskusi yaitu Veloxxe Consulting (pemiliknya adalah Putut Prabantoro, mantan wartawan yang kini aktifis Paguyuban Wartawan Katolik) menyatakan bahwa lembaga tersebut dibayar oleh Asian Agri.

Kami mohon penjelasan Rektor UGM dan Rektor UI, apakah penelitian seperti ini legal atau illegal ? Kami juga meminta Rektor UGM dan Rektor UI untuk meneliti aspek ekonomis yang telah diperoleh oleh kedua pimpinan lembaga tersebut. Penjelasan ini penting, soalnya kredibilitas kedua perguruan tinggi tersebut menjadi di ujung tanduk, apabila ada oknum-oknum di lembaga terhormat tersebut yang memperoleh manfaat finansial untuk kepentingan pribadi. Baik yang dilakukan oleh Hermin Indah Wahyuni, sebagai Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM maupun Dwi Urip Premono, sebagai Executive Director Pusat Pengkajian & Penelitian ISIP UI, yang kebetulan menjadi pembicara dalam seminar tersebut.

Dalam pandangan kami, akan sangat bijaksana jika para ilmuwan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UGM dan ilmuwan Pusat Pengkajian & Penelitian ISIP UI bersama-sama dan bahu-membahu membantu menyelesaikan mengembalikan keuangan negara dari dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Asian Agri. Apalagi, Dirjen Pajak pernah menyebut bahwa potensial kerugian negara bisa mencapai lebih dari Rp 1,3 triliun, dan kasusnya kini sedang dimonitor oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sekali lagi, kami sangat prihatin dengan ilmuwan bayaran yang menisbikan faktor-faktor lain yang esensinya justeru lebih penting dan lebih bernilai. Kami merinding, bagaimana nasib bangsa kita ke depan bila para ilmuwan – yang seringkali disebut oleh yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan, namun kelakuannya juga tergantung kepada fulus. Sungguh mengerikan…..