Pemerintah Siapkan Dua Opsi Untuk Pengemplang Pajak

[Investor Daily] - Ditjen Pajak mengajukan dua opsi untuk menyelesaikan kasus perpajakan semasa krisis ekonomi 1997 hingga masa pemulihan 2001.

Pertama, tetap mengejar para wajib pajak (WP) yang belum melunasi kewajibannya. Kedua, memberikan pengampunan pajak (tax amnesty).

"Meski masanya sudah lewat, kami tetap harus mengkajinya. Itu bisa dikejar satu-satu, bisa juga tidak, yakni melalui tax amnesty," ujar Dirjen Pajak Darmin Nasution pada sarasehan dengan pimpinan redaksi media massa di Jakarta, Selasa malam (5/6).

Menurut Darmin, pada 1997-2001, pemerintah menempuh berbagai upaya untuk menyelamatkan ekonomi. "Misalnya mengeluarkan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), memberikan penjaminan nasabah bank, dana rekapitalisasi, haircut utang swasta, dan restrukturisasi aset. Di situ ada persoalan pajak," paparnya. Namun, dia menegaskan, dua opsi itu harus menjadi kebijakan nasional, tidak bisa diselesaikan hanya berdasarkan keputusan dirjen pajak. "Harus ada keputusan bersama, ujung-ujungnya ada di presiden. Masa pajak kan memiliki masa kedaluwarsa 10 tahun. Jadi, ini harus segera diputuskan," tandasnya.

Darmin juga mengungkapkan, dari total jumlah WP perorangan tahun lalu sebanyak 3,3 juta, hanya 2,9 juta yang efektif membayar pajak secara rutin. Dari jumlah itu pun, hanya 33% yang memasukkan surat pemberitahuan (SPT). Di sisi lain, dari 1,3 juta WP badan (perusahaan), hanya 34% saja yang memasukkan SPT.

Pejabat Pengemplang Pajak Dilaporkan Ke Presiden

[Tempo Interaktif] - Menteri yang mengemplang pajak akan dilaporkan pada Presiden. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga akan melaporkan pegawai Badan Usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pegawai negeri sipil dari tingkat eselon I sampai IV akan dilaporkan juga kepada pimpinan atau kepala departemen terkait.

"Namun orang-orangnya tetap rahasia, karena harus dilaporkan dulu ke Presiden besok," kata Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Darmin Nasution seusai melakukan rapat kerja dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Perpajakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Jumlah yang paling banyak berada di perusahaan negara, karena mereka punya kemampuan dan berpotensi sebagai wajib pajak aktif. Tingkatannya tersebar mulai dari karyawan badan usaha milik negara, komisaris, anggota direksi, sampai karyawan.Mereka umumnya tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. "Jumlahnya bisa diatas 200 ribu orang, " kata dia.

Sanksi Pengemplang Pajak Dikembalikan Ke Undang-Undang

[Tempo Interaktif] - Direktorat Jenderal Pajak diminta untuk tetap berpedoman pada Undang-Undang No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan dalam hal pemberian sanksi kepada setiap wajib pajak yang tidak membayar kewajiban pajaknya.

"Setiap wajib pajak di mata undang-undang diperlakukan sama, tanpa pandang bulu,ini juga tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang baru" kata Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan Dradjad H. Wibowo saat dihubungi Tempo Jumat (18/5).

Menurut aturan tersebut, kata Dradjad, setiap pengemplang pajak harus diberi sanksi empat kali wajib membayar denda empat kali dari besaran pajak terutang. "Bahkan kalau memang ada unsur pidananya, kan disebutkan juga ancaman pidananya," katanya.

Sesuai pasal 39 Ayat (1) C dan atau Pasal 43 Ayat (1) UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah UU No 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan setiap pihak yang sengaja tidak membayar atau memberikan laporan kewajiban pajaknya secara keliru diancam pidana di bidang perpajakan paling lama enam tahun dan denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang.

DJP Tetapkan 5 Tersangka Penggelapan Pajak

[Kompas] - Direktorat Jenderal Pajak menetapkan ada lima orang direksi pada perusahaan yang berada di kelompok usaha Asian Agri sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penggelapan pajak. Penetapan tersangka itu ditetapkan karena kelima orang tersebut terbukti bersalah menandatangani Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT yang salah. Dirjen Pajak Darmin Nasution mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (14/5).

Menurut Darmin, kelima tersangka tersebut berinisial LA, WT, ST, TBK, dan AN. Mereka merupakan penanggung jawab 14 dari 15 perusahaan pada kelompok usaha Asian Agri yang diperiksa oleh Direktorat Intelijen dan Penyidikan Pajak. Namun, satu dari 15 perusahaan itu sudah tidak melakukan kegiatan usaha sehingga fokus pemeriksaan hanya diarahkan kepada 14 perusahaan lainnya. "Hasil pemeriksaan sudah menunjukkan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan Asian Agri Group," katanya.

Bukti-bukti permulaan tersebut adalah, pertama, adanya modus operandi yang dilakukan oleh Asian Agri Group adalah dengan menggelembungkan biaya sebesar Rp 1,5 triliun, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor Rp 232 miliar, dan mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp 889 miliar, sehingga isi SPT yang disampaikan tidak benar.

Kedua, ada calon saksi yang berasal dari lingkungan kelompok usaha tersebut sebanyak 30 orang. Ketiga, adanya SPT yang tidak benar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan tersebut telah diterbitkan 14 Laporan Kejadian. Atas laporan kejadian tersebut, proses pemeriksaan bukti permulaan ditingkatkan statusnya ke penyidikan. "Untuk ini, Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Instruksi Penyidikan kepada Direktur Intelijen dan Penyidikan untuk melaksanakannya. Sebagai tindak lanjut telah diterbitkan surat perintah penyidikan Nomor Prin-02.DIK/PJ.0501/2007 tanggal 10 Mei 2007," ujarnya.

Kasus Penggelapan Pajak RGM Akan Dibeberkan

[Antara News] - Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak Darmin Nasution berjanji dalam beberapa pekan mendatang akan mengumumkan hasil penyelidikan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah satu anak perusahaan kelompok Raja Garuda Mas (RGM), PT Asian Agri.

Usai bertemu dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jalan Veteran, Jakarta, Senin, Darmin yang didampingi oleh Direktur intelejen dan Penyidikan Ditjen Pajak Mohammad Tjiptardjo, mengatakan Ditjen Pajak menemukan perkembangan menarik dari hasil penyelidikan kasus penggelapan pajak tersebut.

"Pokoknya ada perkembangan menarik lah. Tunggu saja, dalam beberapa minggu lagi akan kita umumkan," ujarnya.

Namun, Darmin menolak untuk menyebutkan bukti-bukti yang telah dimiliki oleh Ditjen Pajak dan apakah Ditjen Pajak telah menemukan adanya praktik penggelapan pajak yang dilakukan oleh manajemen PT Asian Agri.

Darmin juga menolak untuk menjawab apakah ada penyelenggara negara yang terlibat dalam penggelapan pajak senilai Rp1,1 triliun tersebut.

"Lihat nanti lah. Akan kita umumkan pada waktunya, tidak lama lagi," ujarnya.

Darmin mengaku pertemuannya dengan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki dan Wakil Ketua KPK Erry Ryana Hardjapamekas untuk mengoordinasikan berbagai hal, termasuk melaporkan perkembangan penyelidikan kasus penggelapan pajak yang melibatkan anak perusahaan RGM milik konglomerat Sukanto Tanoto itu.

Pada Januari 2007, Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki menyatakan, KPK hanya melaksanakan supervisi terhadap kasus penggelapan pajak yang diduga dilakukan oleh PT Asian Agri.

Meski demikian, Ruki mengatakan, KPK akan menunggu perkembangan apakah dalam kasus itu juga terdapat tindak pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara.

"Kami sudah menelaah kasus itu dan ternyata yang lebih tepat adalah kasus pidana perpajakan," katanya.

Ruki mengatakan, telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menangani kasus tersebut, sedangkan KPK hanya menjalankan fungsi supervisinya.

Penyidik KPK, menurut Ruki, akan terus memantau perkembangan penanganan kasus itu, sehingga apabila ditemukan pidana korupsi yang melibatkan aparatur negara, KPK langsung dapat menangani kasus tersebut.

Kasus dugaan penggelapan pajak di salah satu anak perusahaan RGM yang dimiliki oleh konglomerat Sukanto Tanoto itu, mencuat setelah group financial controller Asian Agri, Vincentius Amin Santoso, membeberkan ia memiliki dokumen yang membuktikan bahwa Asian Agri melakukan penggelapan pajak senilai Rp1,1 triliun.

Vincentius yang sempat melarikan diri ke Singapura itu mengaku berperan menyusun rekayasa pajak yang dilakukan oleh Asian Agri.

Ia melarikan diri ke Singapura karena terlibat kasus penggelapan uang Asian Agri senilai 3,1 juta dolar AS.

Ia akhirnya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya pada 11 Desember 2006 setelah sempat melaporkan kasus dugaan penggelapan pajak itu ke KPK.(*)

Jusuf Kalla, Salah Satu Pembayar Pajak Terbesar di Makassar

[Kapan Lagi] -Wakil Presiden M Jusuf Kalla, selaku pribadi, merupakan salah satu pembayar pajak terbesar di wilayah Kantor Wilayah Ditjen Pajak Makasar, Sulawesi Selatan.

"Beliau (M Jusuf Kalla) salah satu pembayar pajak terbesar di Makasar," kata Kakanwil Ditjen Pajak Sulawesi Selatan, Djangkung Sudjarwadi di Makasar, Sabtu (31/3). Pernyataan Djangkung tersebut diungkapkan saat menunggu kedatangan Wapres M Jusuf Kalla yang akan menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Pajak Penghasilan (SPT PPh) pribadi di Kantor Kanwil Ditjen Pajak di Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara di Makasar.

Menurut Djangkung, selama ini Wapres selaku pribadi selalu membayar pajak tepat waktu."Beliau bisa menjadi contoh dengan keteladanan (tepat waktu), meskipun dengan waktu yang sempit karena kesibukan beliau masih menyempatkan diri datang membayar," kata Djangkung.

Preskom Ramayana Ditahan : Diduga gelapkan Rp 339 Miliar

[Kompas] - Komisaris Utama PT Ramayana Lestari Sentosa, Paulus Tumewu, yang membawahkan antara lain Ramayana dan Robinson Departemen Store, ditahan Direktorat Jenderal Pajak sejak 17 September, Paulus diduga dengan sengaja tidak mengisi SPT dengan benar sehingga negara dirugikan Rp 339 miliar.

Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Sutanto mengatakan status penahan Paulus adalah titipan Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan. Ditjen Pajak tidak memiliki tempat penahanan yang memadai untuk keamanan tersangka.

Wakil Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Soenarko D Ardanto menambahkan, tersangka Paulus ditangkap bersama pemain valas lainnya.

Status dia (Paulus) adalah tahanan titipan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ditjen Pajak. Jadi, mengenai materi pemeriksaan silahkan tanya ke Ditjen Pajak, kami tidak berwenang,” kata Soenarko, Selasa (27/9).

Menggelapkan Pajak

Dalam siaran pers Ditjen Pajak terungkap bahwa pada 31 Agustus 2005 Ditjen Pajak dan Polri melakukan penangkapan terhadap lima pengusaha pemain valas di Batam. Dari lima orang itu, tiga diantaranya menjadi tahanan di Jakarta. Ketiga orang itu adalah Ms, alias At, dari PT UBS, ATd alias ThSn dari PT JV, serta pengusaha Ats alias TSH dari PT PKMV.

Di sisi lain, pada hari yang sama pula penyidik PPNS Ditjen Pajak meningkatkan status penyidikan terhadap pemain valas di Jakarta bernama Paulus. Ia adalah Komisaris Utama PT RLS dan PT JI. Paulus diduga dengan sengaja tidak mengisi surat pemberitahuan tahunan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas sehingga menimbulkan kerugian negara Rp339 miliar.

Modus operandi kejahatan yang dilakukan lima pengusaha (dua orang dari satu perusahaan yang sama) adalah melakukan transaksi jual beli valas dengan jumlah yang sangat besar. Di lakukan secara terselubung dengan cara memarkir dana di Singapura, Malaysia, dan negara lain. Selanjutnya, hasil usaha atau penghasilan dari transaksi valas itu tidak dilaporkan dalam SPT yang bersangkutan.

Dengan kata lain, mereka telah menyampaikan SPT yang isinya tidak benar, tidak lengkap, dan isinya tidak jelas sehingga menimbulkan kerugian negara. Dari temuan PPNS Ditjen Pajak terungkap bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat penggelapan pajak PT UBS sebesar Rp 120 miliar, PT JV sebesar Rp 153 miliar, PT PKMV Rp 166 miliar, sedangkan PT RLS dan PT JI senilai 339 miliar.

Pengungkapan kasus penggelapan pajak oleh lima pengusaha itu dilakukan sebagai implementasi kerja sama antara Ditjen Pajak dan Polri. (